PDI-P Soroti Defisit APBD Depok 2027

PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas

DEPOK – Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard Raya, Grand Depok City (GDC), Senin (2/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, dan dihadiri Wali Kota Depok, Supian Suri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait rancangan APBD 2027. Pandangan fraksi yang disampaikan Indah Ariyani menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PDI-P SOROTI DEFISIT DAN TARGET PAD

Berdasarkan Nota Keuangan, Pemkot Depok merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp4,36 triliun dan belanja daerah mencapai Rp4,98 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sekitar Rp614 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.

Fraksi PDI-P turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,91 triliun. Menurut fraksi tersebut, potensi ekonomi daerah perlu dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, tetapi peningkatan pendapatan tidak boleh membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Optimalisasi pajak dan retribusi wajib mengedepankan prinsip keadilan, kemudahan pelayanan, dan kepastian hukum. Target PAD harus realistis dan didukung langkah terukur,” tegas perwakilan Fraksi PDI-P.

Selain persoalan pendapatan, PDI-P juga mendorong efisiensi belanja operasional dan perjalanan dinas yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.

Fraksi tersebut meminta agar belanja modal diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, seperti sanitasi, fasilitas umum, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan.

Persoalan keterbatasan kamar rawat inap di rumah sakit juga menjadi perhatian. PDI-P mendorong penguatan layanan Puskesmas agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan.

SUPIAN PAPARKAN PEMBENTUKAN BAPENDA

Menanggapi berbagai masukan fraksi, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan bahwa Pemkot terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan birokrasi.

Dalam pengelolaan pendapatan, Supian mengungkapkan rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mulai 2027. Lembaga tersebut akan menjadi perangkat daerah yang secara khusus mengelola dan mengawasi penerimaan PAD.

Selain itu, kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp200 juta dipastikan tetap dilanjutkan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Pada sektor infrastruktur dan pemerataan pembangunan, Pemkot Depok mengalokasikan anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2,74 triliun atau 55,02 persen dari total belanja daerah.

Pemkot juga berkomitmen menyalurkan Dana RW kepada seluruh 928 RW yang tersebar di 63 kelurahan di Kota Depok.

Terkait pembangunan infrastruktur strategis, Supian menjelaskan bahwa pelebaran dan rekonstruksi Jalan Raya Sawangan akan dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan PAD. Sementara itu, pinjaman daerah direncanakan khusus untuk pembangunan Flyover Margonda.

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN JADI PERHATIAN

Di bidang pendidikan, Pemkot Depok berkomitmen memperluas pemerataan akses pendidikan, termasuk meningkatkan kualitas sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah melalui program sekolah swasta gratis.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan sebesar 81 persen sebagai salah satu prasyarat pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Pemkot juga menyiapkan anggaran untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dalam kondisi tertentu yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

SKEMA BISKITA KORIDOR 1 DAN 2

Sektor transportasi publik turut menjadi salah satu pembahasan dalam tanggapan Wali Kota. Supian menyampaikan rencana pengoperasian Biskita Koridor 2 dengan rute Bojongsari–Terminal Depok pada akhir 2026 atau awal 2027.

Layanan tersebut direncanakan gratis selama dua tahun pertama dengan dukungan subsidi dari Kementerian Perhubungan.

Berbeda dengan Koridor 2, Biskita Koridor 1 dengan rute Terminal Depok–LRT Harjamukti akan mulai menerapkan tarif pada 2027 seiring berakhirnya subsidi dari pemerintah pusat.

Tarif yang direncanakan sebesar Rp6.000 untuk masyarakat umum dan Rp4.000 bagi pelajar serta lanjut usia (lansia).

Meski demikian, Pemkot Depok tetap menyiapkan subsidi operasional sebesar Rp11 miliar untuk mendukung keberlangsungan layanan Koridor 1.

Menutup rapat paripurna, Supian Suri menyampaikan apresiasi atas masukan dan dukungan DPRD Kota Depok dalam pembahasan rancangan APBD 2027.

Ia juga menyampaikan doa dan dukungan bagi para atlet putra-putri terbaik Kota Depok yang tengah berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 agar dapat meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah.

(BBB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *