
PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas
DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dikabarkan tengah menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari sejumlah pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Depok.
Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah pejabat dan staf Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok disebut telah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan.
Seorang staf bidang aset yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pejabat yang pernah dipanggil antara lain mantan Kabid Pengelolaan Aset, M. Dini Wizi Fadly, serta pejabat yang menjabat saat ini, Kharisma Eka Putra. Sejumlah staf, termasuk pegawai yang telah pensiun, juga disebut telah dimintai keterangan.
Menurut sumber tersebut, pihak ketiga yang diduga terlibat dalam pengurusan atau pengadaan lahan TPU di wilayah Kecamatan Sawangan turut dimintai keterangan.
Meski demikian, informasi mengenai pemeriksaan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Kejari Depok.
AMDB Siap Kawal Penanganan Kasus
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menyatakan dukungan terhadap langkah Kejari Depok dalam menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan lahan TPU.
Ketua AMDB, Eman Sutriadi, mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut agar penanganannya berjalan serius dan transparan.
Eman menyampaikan hal itu dalam kegiatan mimbar bebas di depan Kantor Kejari Depok. Menurutnya, persoalan lahan pemakaman yang menjadi kewajiban pengembang harus mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ditemukan adanya pelanggaran serta menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Sebagai informasi, kewajiban pengembang terkait penyediaan dan penyerahan lahan pemakaman di Kota Depok diatur dalam ketentuan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pemakaman serta aturan mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Pengelolaan lahan TPU tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut aset daerah dan kebutuhan fasilitas pemakaman bagi masyarakat.
Produktif News akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Kejari Depok, BKD, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan. Dugaan yang disampaikan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
(Bbb)






