Kejari Depok Telusuri Dugaan Penggelapan Aset TPU, AMDB Desak Penuntasan Kasus

PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas

DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, dikabarkan tengah menelusuri dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan aset Tanah Pemakaman Umum (TPU) yang menjadi kewajiban pengembang perumahan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.

Sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok disebut telah dipanggil dan dimintai keterangan secara bertahap oleh pihak kejaksaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, pemeriksaan tersebut mencakup mantan Kepala Bidang Pengelolaan Aset BKD, M. Dini Wizi Fadly, serta pejabat yang saat ini menjabat, Kharisma Eka Putra. Sejumlah Kasubbid dan staf, termasuk pegawai yang telah memasuki masa pensiun, juga disebut turut dimintai keterangan.

Bahkan, beberapa pihak ketiga yang diduga berkaitan dengan pengurusan lahan TPU di wilayah Kecamatan Sawangan dikabarkan ikut dimintai keterangan.

“Yang paling pertama Pak Fadly, baru kemudian Kharisma, Kasubbid juga, termasuk saya dan staf yang sudah pensiun pun dimintai keterangan. Ada beberapa orang pihak ketiga, semuanya di wilayah Kecamatan Sawangan,” ungkap seorang staf Bidang Aset BKD yang meminta identitasnya dirahasiakan.

AMDB Desak Kejari Transparan

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menyatakan dukungan terhadap langkah Kejari Depok sekaligus mendesak agar penanganan dugaan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan tuntas.

Desakan itu disampaikan dalam kegiatan Mimbar Bebas yang digelar di depan Kantor Kejari Depok.

Ketua AMDB, Eman Sutriadi, menegaskan organisasinya akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh setiap dugaan penyimpangan dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat.

“Intinya, jangan diam-diam apalagi mengumpet dari rakyat saat mengusut kasus korupsi uang rakyat. Kami minta Kejari berani dan transparan,” tegas Eman.

Kewajiban Penyerahan Lahan TPU

Kewajiban pengembang perumahan terkait penyediaan dan penyerahan lahan pemakaman di Kota Depok diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pemakaman serta ketentuan mengenai penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Persoalan ini menjadi perhatian karena lahan TPU merupakan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan maupun penyerahannya, hal tersebut perlu ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Produktif News akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Kejari Depok, BKD Kota Depok, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.

(Bbb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *