Proyek Jalan Cipayung Rp28,2 Miliar Disorot, LPG Subsidi dan K3 Jadi Pertanyaan

PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas

DEPOK – Proyek rekonstruksi Jalan Cipayung (Jembatan Serong–Muhidin), Kota Depok, senilai Rp28,2 miliar menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi untuk pekerjaan pengelasan serta persoalan kelengkapan alat pelindung diri (APD) pekerja di lokasi proyek.

Proyek yang berada di Jalan Raya Cipayung, Kecamatan Cipayung, tersebut merupakan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok melalui Bidang Bina Marga. Pelaksana proyek tercatat PT Lagoa Nusantara, sedangkan konsultan pengawasnya PT Heksaga Adhara Mandiri.

LPG 3 Kg Diduga Digunakan untuk Pengelasan

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan LPG tabung 3 kilogram atau gas melon untuk mendukung pekerjaan pengelasan di lokasi proyek.

LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok sasaran tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, dugaan penggunaannya untuk kebutuhan proyek konstruksi perlu diklarifikasi, termasuk asal tabung dan pihak yang menggunakannya.

Keberadaan tabung di lokasi proyek belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, penggunaan dan peruntukannya perlu diperiksa oleh instansi berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan barang bersubsidi.

Kelengkapan APD Pekerja Dipertanyakan

Selain persoalan LPG, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi sorotan. Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diterima redaksi, pekerja pengelasan diduga tidak menggunakan APD secara lengkap, seperti helm las, sarung tangan khusus, dan sepatu keselamatan.

Pekerjaan pengelasan memiliki risiko paparan radiasi busur las, percikan logam panas, luka bakar, hingga kebakaran. Karena itu, penggunaan APD yang sesuai merupakan bagian penting dari perlindungan pekerja.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di lapangan. Terlebih, papan proyek mencantumkan imbauan agar keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas.

Anggaran Keselamatan Perlu Diperiksa

Dengan nilai proyek mencapai Rp28,2 miliar, pelaksanaan keselamatan konstruksi juga perlu mendapat perhatian. Redaksi belum memperoleh dokumen kontrak maupun rincian anggaran yang dapat memastikan besaran biaya khusus SMKK dalam proyek tersebut.

Dinas PUPR dan pihak pelaksana diharapkan dapat menjelaskan penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), penyediaan APD, serta mekanisme pengawasan keselamatan pekerjaan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban keselamatan tidak hanya tercantum dalam dokumen, tetapi benar-benar diterapkan selama pekerjaan berlangsung.

Tabung Disebut Telah Diganti

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Depok, tabung LPG yang sebelumnya diduga digunakan untuk pengelasan kemudian diganti dengan tabung berukuran 12 kilogram.

Apabila informasi tersebut benar, pergantian tabung dapat menjadi langkah korektif. Namun, hal itu tetap menyisakan pertanyaan mengenai penggunaan LPG 3 kilogram sebelumnya dan perlu adanya penjelasan dari pihak terkait.

Redaksi juga memperoleh informasi bahwa dokumentasi foto dan video terkait dugaan penggunaan LPG bersubsidi telah disiapkan sebagai bahan pendukung rencana pelaporan kepada aparat penegak hukum.

PUPR dan Kontraktor Diminta Beri Penjelasan

Wali Kota Depok Supian Suri diharapkan memastikan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, khususnya terkait keselamatan pekerja dan dugaan penggunaan LPG bersubsidi.

Dinas PUPR juga perlu meminta penjelasan dari PT Lagoa Nusantara selaku pelaksana dan PT Heksaga Adhara Mandiri sebagai konsultan pengawas mengenai penggunaan gas, kelengkapan APD, serta penerapan SMKK di lapangan.

Dinas terkait dan aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran sesuai kewenangannya.

Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 8 Desember 2026. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, pengawasan harus tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan pekerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari Dinas PUPR, pihak kontraktor, dan konsultan pengawas. Produktif News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

(Bbb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *