Paket Pekerjaan PUPR Depok Berubah, Kontraktor Pertanyakan Mekanisme Penentuannya

PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas

DEPOK – Dugaan ketidakberesan dalam proses penentuan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok menjadi sorotan. Seorang kontraktor mengaku telah mendapat informasi dan arahan terkait pekerjaan peningkatan jalan lingkungan dari Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR, namun belakangan pekerjaan tersebut justru diberikan kepada pihak lain.

Berdasarkan keterangan kontraktor, peristiwa bermula pada 15 Oktober 2026. Ia mendapat undangan melalui WhatsApp untuk bertemu Sekdis PUPR di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Sekdis disebut menyampaikan adanya pekerjaan peningkatan jalan lingkungan sekaligus nilai anggarannya. Kontraktor mengaku menyatakan kesediaannya untuk mengerjakan proyek tersebut.

Setelah pertemuan, kontraktor diarahkan berkomunikasi dengan bidang terkait. Ia kemudian menghubungi pihak bidang melalui WhatsApp untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Sekdis dan mendapat jawaban singkat, “OK”.

Pada 20 Oktober 2026, kontraktor kembali diundang ke ruangan Sekdis. Kali ini, ia disebut diberikan informasi mengenai lokasi pekerjaan dan diminta segera melakukan survei.

Kontraktor kemudian berupaya berkoordinasi dengan Kepala Bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi) terkait. Namun, keduanya tidak berada di ruangan saat didatangi. Komunikasi dilanjutkan melalui WhatsApp dan kembali mendapat respons “OK”.

Persoalan muncul pada 10 November 2026. Kontraktor mengaku mendapat informasi dari pihak bidang bahwa pekerjaan yang sebelumnya dibicarakan ternyata sudah menjadi bagian pihak lain.

Merasa tidak mendapat kejelasan, kontraktor kembali menemui Sekdis PUPR. Menurut keterangannya, Sekdis menyampaikan telah meminta penjelasan kepada Kabid bernama Teguh terkait perubahan tersebut. Namun, pihak yang hadir dalam pertemuan justru Kasi bernama Fahrozi.

Saat ditanya mengenai alasan pekerjaan berpindah tangan, Kasi Fahrozi disebut menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan perintah Kabid.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi internal di lingkungan PUPR Kota Depok. Bagaimana mekanisme penentuan paket pekerjaan dilakukan? Mengapa informasi pekerjaan yang sebelumnya disampaikan kepada seorang kontraktor kemudian berubah dan diberikan kepada pihak lain?

Jika benar terdapat perubahan keputusan dalam proses tersebut, publik berhak mengetahui dasar dan mekanisme yang digunakan. Terlebih, pekerjaan yang dimaksud berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah.

Produktif News meminta Kepala Dinas PUPR Kota Depok memberikan penjelasan terbuka mengenai proses penentuan paket pekerjaan tersebut, termasuk peran Sekdis, Kabid, dan Kasi dalam mekanisme pengadaan.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari pihak-pihak terkait masih diperlukan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

Produktif News membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

(Bbb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *