PHMI Pertanyakan Penanganan Kejari Depok atas Temuan Pengadaan Disdik Rp3,9 Miliar

PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas

DEPOK – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) mempertanyakan perkembangan penanganan pengaduan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, menyebut pengaduan yang disampaikan sejak 21 September 2026 berkaitan dengan temuan ketidakwajaran harga dalam dua kegiatan pengadaan berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK.

Dalam pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk SD dan SMP, disebut terdapat selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp2,77 miliar. Sementara pengadaan ATK/perlengkapan peserta didik SD mencatat selisih sebesar Rp1,12 miliar.

Total kedua temuan tersebut mencapai Rp3.905.517.268,12. PHMI menyebut nilai pada pengadaan ATK telah dikembalikan ke kas daerah.

Menurut Hermanto, pengembalian uang negara tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti. Karena itu, proses pengadaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu ditelusuri.

Pada 18 November 2026, PHMI kembali menyurati Kejari Depok melalui surat Nomor 433/DPP/PHMI/XI/2026 untuk meminta klarifikasi dan kepastian perkembangan pengaduan tersebut.

PHMI juga mempertanyakan apakah pihak Dinas Pendidikan, pejabat pengadaan, penyedia barang, hingga distributor telah dimintai keterangan.

Hermanto menegaskan, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke JAMWAS Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, hingga Komisi III DPR RI apabila tidak memperoleh penjelasan yang memadai.

“PHMI tidak meminta Kejaksaan menghukum seseorang tanpa bukti. Kami meminta Kejaksaan bekerja, memeriksa, mengklarifikasi, dan memberikan kepastian hukum,” tegas Hermanto.

Hingga berita ini diterbitkan, Produktif News masih menunggu keterangan resmi dari Kejari Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok terkait perkembangan pengaduan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

(Bbb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *