PRODUKTIF NEWS COM
Media Bacaan Berkualitas
DEPOK,-produktifnews.com ,-Universal Health Coverage(UHC) ,atau penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh masyarakat memiliki akses adil ke layanan kesehatan bermutu dengan biaya terjangkau, tanpa mengalami kesulitan saat menggunakannya.di Indonesia,UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,elemen Inti UHC Akses Merata: Memastikan setiap orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan (mulai dari pencegahan hingga pengobatan) kapan dan di mana pun mereka membutuhkannya.Perlindungan Finansial: Mencegah masyarakat jatuh miskin atau mengalami kesulitan ekonomi akibat tingginya biaya pengobatan.Skema UHC di Tingkat DaerahPemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dapat dikatakan mencapai status UHC jika telah mendaftarkan minimal 98% dari total penduduknya ke dalam program BPJS Kesehatan dengan keaktifan minimal 80%
Beberapa keuntungan dari status ini meliputi: Pemerintah Kota Depok menegaskan,hati-hati dalam penerapan Universal Health Coverage (UHC).Wali Kota Depok Supian Suri memilih tepat sasaran dan berkelanjutan bagi warga,disampaikan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (22/6/2026).
Supian Suri menilai,kebijakan kesehatan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan efektivitas layanan.
“Prinsipnya UHC ini masih kita kaji. Tahun kemarin kalau diterapkan bisa mencapai sekitar Rp 70 miliar,” ucapnya
Sebelumnya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih banyak warga mampu yang ikut ter-cover program tersebut.
“Yang terjadi, banyak warga yang sebenarnya bisa mandiri justru masuk ke pembiayaa pemerintah,”Menurutnya, kondisi itu berpotensi membebani APBD jika kembali dijalankan tanpa evaluasi.’Ujarnya.
Kemudian Pemkot Depok memastikan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu tetap berjalan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dengan BTT kita tetap layani warga tidak mampu, sekitar Rp1-1,5 miliar per bulan tetap kita siapkan,menurutnya, kondisi itu berpotensi membebani APBD jika kembali dijalankan tanpa evaluasi kebijakan ini justru membuat anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.”katanya.
Daripada Rp70 miliar, kita bisa lebih hemat tapi tetap melayani warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Supian suri menyebut Pemkot Depok tetap berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan berbasis data yang lebih akurat.
Selanjutnya,Fraksi PKS dalam rapat paripurna menyoroti kebijakan UHC dan mendorong agar program tersebut kembali diaktifkan di Kota Depok.
Namun Pemkot menegaskan, seluruh masukan DPRD tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan, pungkasnya.
(Bakhtiar Butarbutar).
