PRODUKTIF NEWS.COM
Media Bacaan Berkualitas
DEPOK – DPRD Kota Depok memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 dengan memberikan penghargaan Badan Kehormatan (BK) Award 2026 kepada sejumlah anggota dewan yang dinilai memiliki kinerja dan kedisiplinan baik.
Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Binton Jhonson Nadapdap. Penghargaan ini menjadi kali kedua yang diterimanya setelah sebelumnya meraih BK Award pada tahun lalu.
Pada tahun ini, Binton menempati peringkat ketiga kategori umum. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat agar dirinya terus menjaga integritas dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
“Alhamdulillah, ini kali kedua saya menerima penghargaan. Bagi saya, penghargaan ini bukan sekadar gelar, tetapi menjadi pengingat untuk terus menjaga integritas dan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota dewan,” ujar Binton usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (3/9/2026).
DISIPLIN JADI KUNCI KEPERCAYAAN PUBLIK
Binton menilai kedisiplinan dalam menjalankan tata tertib DPRD merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang legislator.
Menurutnya, kehadiran dalam rapat maupun kepatuhan terhadap aturan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat.
“Tata tertib adalah kewajiban pertama. Kalau kita disiplin menjalankannya, tentu kinerja lembaga juga akan semakin baik. Kehadiran dalam rapat merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada rakyat,” jelasnya.
EFISIENSI ANGGARAN JANGAN ABAIKAN EKONOMI WARGA
Selain berbicara mengenai penghargaan, Binton turut menyoroti kondisi perekonomian masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Ia memahami bahwa efisiensi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Namun, menurutnya, dampaknya terhadap masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha, tetap harus menjadi perhatian.
“Secara makro, efisiensi memang merupakan kebijakan negara. Tetapi secara mikro, masyarakat merasakan kondisi yang tidak mudah, mulai dari mencari pekerjaan hingga mendapatkan penghasilan. Karena itu, kita sebagai legislator harus peka terhadap kondisi ekonomi warga,” katanya.
ASET PEMKOT DINILAI BISA JADI RUANG UMKM
Binton mendorong Pemerintah Kota Depok agar penataan kota tidak hanya berfokus pada penertiban bangunan liar, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan melalui usaha kecil.
Ia mengusulkan agar aset-aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan menjadi ruang publik sekaligus area usaha yang tertata dan ramah bagi UMKM.
“Jangan hanya menggusur bangunan liar tanpa memberikan solusi. Pemerintah harus memikirkan ruang usaha yang layak bagi masyarakat. Aset pemerintah yang belum dimanfaatkan bisa dikelola menjadi ruang terbuka atau area komersial yang ramah UMKM,” tegasnya.
Menurut Binton, penyediaan ruang usaha yang layak akan membantu masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan usaha secara tertib tanpa harus menggunakan fasilitas publik secara sembarangan.
CSR PERUSAHAAN DIMINTA LEBIH TEPAT SASARAN
Binton juga mendorong perusahaan daerah, perbankan, serta sektor swasta untuk memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia berharap penyaluran CSR dilakukan secara lebih merata dan tepat sasaran sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan usaha kecil dan peningkatan kesejahteraan.
“Harus ada kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta. Dukungan terhadap masyarakat jangan hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan pengembangan usaha kecil,” ujarnya.
DORONG KOLABORASI BUKA LAPANGAN KERJA
Lebih lanjut, Binton berharap Pemerintah Kota Depok dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dunia usaha untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sekaligus membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat.
Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
“Harapan saya ada kolaborasi nyata antara Pemkot, pemerintah pusat dan sektor swasta untuk membuka lapangan kerja serta menyediakan ruang usaha. Kita harus memastikan roda ekonomi masyarakat Depok tetap berjalan di tengah tantangan efisiensi,” pungkas Binton. Bb
