PRODUKTIF NEWS
Media Bacaan Berkualitas
BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Kota dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan oleh ribuan sopir angkutan kota (angkot).
Langkah koordinasi ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan serta menjamin pelayanan transportasi publik bagi masyarakat tetap berjalan normal meski terjadi aksi mogok jalan.
Latar Belakang Masalah
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan penataan transportasi di Kota Bogor, terutama terkait:
Penghapusan Angkot Tua: Larangan beroperasi bagi angkot yang sudah berusia di atas 20 tahun per Januari 2026.
Konversi Angkot ke Bus: Keluhan sopir terkait skema konversi tiga angkot menjadi satu bus Biskita Transpakuan.
Tarif dan Kesejahteraan: Tuntutan mengenai penyesuaian tarif dan perlindungan kesejahteraan sopir di tengah persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi.
Langkah Strategis Antisipasi
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Walikota Bogor, terdapat beberapa poin utama yang disepakati untuk meredam konflik:
1. Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas:
Polresta Bogor Kota telah memetakan titik-titik rawan konsentrasi massa, seperti di kawasan Balaikota Bogor, Terminal Baranangsiang, dan seputaran Sistem Satu Arah (SSA). Personel gabungan disiagakan untuk mencegah aksi sweeping (pengadangan) terhadap sopir angkot yang tetap ingin beroperasi.
2. Penyiapan Armada Bantuan:
Jika terjadi aksi mogok massal, Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah menyiapkan armada bantuan berupa bus sekolah, truk Satpol PP, serta truk dari Polres dan Kodim untuk mengangkut penumpang yang terlantar di jalur-jalur utama.
3. Ruang Audiensi dan Mediasi:
Walikota menekankan pentingnya dialog. Pihak pemerintah membuka pintu bagi perwakilan sopir dan Organda untuk melakukan audiensi langsung guna mencari solusi jalan tengah terkait nasib para pemilik dan pengemudi angkot tua.
4. Peran Organda:
Ketua Organda Kota Bogor mengimbau para anggotanya agar tidak bertindak anarkis dan tetap menjaga kondusivitas kota. Organda juga berperan sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi sopir agar kebijakan konversi dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak kecil.
Pernyataan Walikota
Walikota Bogor menegaskan bahwa transformasi transportasi adalah keniscayaan untuk mengurangi kemacetan, namun pemerintah tidak akan menutup mata terhadap aspek kemanusiaan bagi para sopir.
“Kami mendengar aspirasi teman-teman pengemudi. Penataan transportasi bertujuan untuk kebaikan semua warga, tapi kesejahteraan sopir tidak boleh dikesampingkan. Kita upayakan solusi terbaik agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Walikota.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sejumlah terminal dan pusat kota masih terpantau kondusif. Penjagaan ketat tetap dilakukan di sekitar pusat pemerintahan untuk mengantisipasi kedatangan massa.
( Suwardi ).
